Perusahaan dan Badan Usaha

   Mendefinisikan pengertian usaha, perusahaan dan badan usaha

Pengertian usaha adalah kegiatan mengerahkan segenap kemampuan untuk mencapai suatu maksud tertentu. Secara umum perusahaan adalah suatu organisasi tempat faktor produksi, seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang dan jasa bagi pelanggan. Badan usaha adalah suatu kesatuan hukum dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan keuntungan materi.

·   Mengidentifikasi peran badan   usaha (milik negara/daerah, milik swasta, koperasi)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN adalah badan usaha yang sebagian maupun seluruh modalnya dimiliki oleh Negara. BUMN memiliki banyak peran dalam perekonomian Indonesia. PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia adalah contoh-contoh dari Badan Usaha Milik Negara.Peran badan usaha milik negara: 

• Memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
• Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
• mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan yang kurang menguntungkan.
• Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
• Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.

Badan Usaha Milik Daerah(BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya, baik sebagian besar / seluruhnya adalah milik pemerintah daerah . Contohnya ialah : Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Tirta Taman, Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Taman Husada, PT Bontang Migas Energi (BME).

BUMD memiliki peran yaitu :

·         Memberikan sumbangsih pada pendapatan asli daerah .

·         Melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut .

Badan Usaha Milik Swasta(BUMS)

BUMS adalah Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. Contoh : PT Unilever Tbk yang Perusahaan-perusahaan swasta tersebut sangat memberikan peran penting bagi perekonomian di Indonesia. Peran yang diberikan BUMS dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini.

a. Membantu meningkatkan produksi nasional.

b. Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru.

c. Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan.

d. Membantu pemerintah mengurangi pengangguran.

e. Menambah sumber devisa bagi pemerintah.

f. Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak.

g. Membantu pemerintah memakmurkan bangsa.

Koperasi

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

• Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

• Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

• Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

• Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

• Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa.

·   Menjelaskan  macam- macam badan  usaha. (menurut pemilik modal, lapangan usaha banyaknya pekerja dan menurut bentuk hukum)

Bentuk badan usaha dapat digolongkan atas empat golongan, yaitu menurut pemilik modal, lapangan usaha, jumlah tenaga kerja,  dan menurut bentuk badan hukum.
Menurut Pemilik Modal
Berdasarkan pemilik modal, badan usaha dapat digolongkan menadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan  Badan Usaha Milik Swasta(BUMS).

Menurut Lapangan Usaha (Jepia)

1.      Jasa

2.      Ekstraktif

3.      Perdagangan

4.      Industri

5.      Agraris

Menurut Jumlah Tenaga Kerja

1.      Badan usaha kecil (5 atau kurang)

2.      Badan usaha sedang (6-50)

3.      Badan usaha besar (lebih dari 50)

Menurut Bentuk Hukum (orangnya Irma komandan sero)

Sedangkan macam-macam badan usaha menurut menurut bentuk hukumnya

·         badan usaha perseorangan

·         Firma

·         Persekutuan komanditer (CV)

·         Perseroan (PT)

·  Mendeskripsikan  peranan pemerintah sebagai pelaku dan pengatur kegiatan ekonomi

Dalam kegiatan ekonomi, pemerintah dapat berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengatur kegiatan ekonomi. Berikut ini uraian mengenai pemerintah.

Pemerintah Sebagai Produsen

Pemerintah dalam perannya sebagai produsen memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah, yaitu minyak (Pertamina), semen (PT Semen Cibinong), baja (PT Krakatau Steel), listrik (PT PLN Persero), pesawat terbang (PT Dirgantara Indonesia), pendidikan (sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri), kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), hukum dan keamanan (Polisi, TNI, dan peradilan), pos (PT POS Indonesia), dan lain-lain.

Pemerintah sebagai Konsumen

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya membutuhkan barang dan jasa untuk dikonsumsi. Contoh barang dan jasa yang dibutuhkan adalah peralatan kantor (komputer, meja, lemari, dan lain-lain), perlengkapan kantor (kertas, tinta, pensil, dan lain-lain), mobil dinas, rumah dinas, dan peralatan perang (tank, senjata, dan lain-lain).

Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Dalam perannya sebagai pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.

Peraturan yang dibuat dalam bidang ekonomi;
Semua peraturan yang dibuat pemerintah harus berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan GBHN yang berlaku. Contoh peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dibuat pemerintah:

• Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang di antaranya mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional.
• Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
• Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Panas Bumi.
• Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kebijakan ekonomi atau politik ekonomi yang dijalankan pemerintah, misalnya:

• Kebijakan fiskal (kebijakan dalam hal pajak dan APBN);
• Kebijakan moneter (kebijakan dalam keuangan dan perkreditan);
• Kebijakan produksi (kebijakan untuk mendorong produksi barang dan jasa tertentu);
• Kebijakan ketenagakerjaan (kebijakan mengatur segala sesuatu tentang tenaga kerja, termasuk tata cara pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja Indonesia, dan lain-lain);
• Kebijakan harga (kebijakan mengatur harga, seperti menetapkan harga minimum atau harga maksimum);
• Kebijakan perdagangan luar negeri (kebijakan mengatur perdagangan dengan luar negeri, seperti membuat perjanjian dengan negara lain).

Soal Latihan Perusahaan dan Badan Usaha

1.      Kegiatan mengarahkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu disebut…

2.      Tempat berkumpulnya bahan baku, tenaga kerja, dan mesin untuk menghasilkan barang atau jasa disebut…

3.      Kesatuan hukum dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan keuntungan materi disebut…

4.      Salah satu peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian Indonesia adalah…

5.      Salah satu peran Badan Usaha Milik Daerah dalam perekonomian Indonesia adalah…

6.      Salah satu peran Badan Usaha Milik Swasta dalam perekonomian Indonesia adalah…

7.      Salah satu peran koperasi dalam perekonomian Indonesia adalah…

8.      Macam-macam badan usaha menurut pemilik modalnya yaitu…

9.      Macam-macam badan usaha menurut lapangan usahanya yaitu…

10.  Macam-macam badan usaha menurut jumlah tenaga kerjanya yaitu…

11.  Macam-macam badan usaha menurut bentuk hukumnya yaitu…

12.  Sebagai pelaku ekonomi pemerintah berperan sebagai, kecuali…

a.      Produsen                     c. pengatur

b.      Konsumen                   d. distributor

13.  Pemerintah mendirikan Pertamina . Hal ini adalah bukti peranan pemerintah sebagai … kegiatan ekonomi.

14.  Pemerintah membatasi impor daging sapi dari Australia. Hal ini adalah bukti peranan pemerintah sebagai … kegiatan ekonomi.

15.  Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 27 tentang Pemanfaatan Panas Bumi. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah berperan sebagai … dalam kegiatan ekonomi.